Kumpulan Undang-undang dan Peraturan Terkait dengan Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia

Download(pdf)

 
No. Jenis Peraturan Thn Nomor Tentang
1 Undang-Undang 1967 UU No.5 Tahun 1967 Ketentuan-ketentuan pokok kehutanan
2   1982 UU No.4 Tahun 1982 Ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup
3   1990 UU No.5 Tahun 1990 Konservasi sumberdayaalam hayati dan ekosistemnya
4   1994 UU No.5 Tahun 1994 Ratifikasi dari konvensi PBB mengenai keanekaragaman hayati
5   1994 UU No.6 Tahun 1994 Ratifikasi dari konvensi PBB mengenai perubahan iklim
6   1997 UU No.23 Tahun 1997 Pengelolaan Lingkungan Hidup
7   1999 UU No.22 Tahun 1999 Pemerintahan Daerah
8   1999 UU No.41 Tahun 1999 Pokok-pokok Kehutanan (pengganti UU No.5 Tahun 1967)
9   2004 UU No. 18 Tahun 2004 Perkebunan
10   2007 UU No. 24 Tahun 2007 Penanggulangan Bencana
11 Peraturan Pemerintah 1985 No.28 Tahun 1985 Perlindungan Hutan
12   2000 No. 25 Tahun 2000 Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
13   2000 No. 84 Tahun 2000 Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
14   2001 No.4 Tahun 2001 Pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan
15   2001 No. 39 Tahun 2001 Penyelenggaraan Dekonsentrasi
16   2004 No. 45 Tahun 2004 Perlindungan Hutan
17 Keputusan Presiden 2001 No. 3 Tahun 2001 Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi
18   2001 No. 111 Tahun 2001 Perubahan atas Kepres No. 3 tahun 2001 tentang Bakornas PBP
19   2002 No. 2 Tahun 2002 Perubahan atas Kepres No.101/2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara
20   2002 No. 4 Tahun 2002 Perubahan atas Kepres No.108/2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri-menteri Negara
21   2008 No. 8 Tahun 2008 Badan Nasional Penanggulangan Bencana
22 SK Menteri Kehutanan 1986 No. 195/Kpts-II/1986 Petunjuk tentang Usaha Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Hutan
23   1993 No. 523/Kpts-II/1993 Pedoman Perlindungan di Areal Pengusahaan Hutan
24   1995 No 188/Kpts-II/1995 Pembentukan Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan Nasional (PUSDALKARHUTNAS)
25   1995 No. 260/Kpts-II/1995 Petunjuk Tentang Usaha Pencegahan danPemadaman Kebakaran
26   1997 No. 365/Kpts-II/1997 Maskot Nasional untuk pengendalian kebakaran hutan
27   1998 No. 97/Kpts-II/1998 Prosedur Penanganan Kebakaran Hutan
28   2001 No. 123/Kpts-II/2001 Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan (Dit.  Dalkarhut)
29 SK Menteri Lingkungan Hidup 1995 No. KEP-18/MENLH/3/1995 Pembentukan Badan Koordinasi Nasional Kebakaran Lahan
30   1997 No. KEP-40/MENLH/09/97 Pembentukan Tim Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
31   1991 No.364.152.233-255 Pengesahan PerDa Propinsi Tingkat I Jawa Tengah No 6 Th 91 ttg Usaha Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Hutan di Prop DaTi I Jawa Tengah
32 SK Menko Kesra 2000 No.06/Kep/Menko/Kesra/III/2000 Pembentukkan tim Koordinasi Yudisial Kebakaran Hutan dan Lahan
33 SK Dirjen PHPA/ PHKA 1994 No.243/Kpts/DJ-VI/1994 Petunjuk Teknis Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan di Areal Pengusahaan Hutan dan Areal Penggunaan lainnya.
34   1994 No. 244/Kpts/DJ-VI/1994 Petunjuk Teknis Pemadaman Kebakaran Hutan
35   1994 No. 245/Kpts/DJ-VI/1994 Prosedur Tetap Pemakaian Peralatan Pemadaman Kebakaran Hutan
36   1994 No. 246/Kpts/DJ-VI/1994 Petunjuk Pembuatan dan Pemasangan Rambu-rambu Kebakaran
37   1994 No. 247/Kpts-DJ-VI/1994 Petunjuk Standarisasi Sarana Pencegahan danPenanggulangan Kebakaran Hutan
38   1994 No. 248/Kpts/DJ-VI/1994 Prosedur tetap Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan
39   1995 No. 81/Kpts/DJ-VI/1995 Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
40   1997 No. 46/Kpts/DJVI/1997 Petunjuk Teknis Kewaspadaan Diri dan Keselamatan Kerja Dalam Pemadaman Kebakaran Hutan
41   1997 No. 47 /Kpts/DJVI/1997 Petunjuk Teknis PembakaranTerkendali
42   1997 No. 48/Kpts/DJVI/1997 Petunjuk Teknis Sistem Komando Pengendalian Kebakaran Hutan
43   1997 No. 152/Kpts/DJVI/1997 Pencabutan SK Dirjen PHPA No. 47/Kpts/DJ-VI/1997 tentang Petunjuk Teknis Pembakaran Terkendali
44   2004 No. 21/Kpts/DJ-IV/2004 Pedoman Pembentukan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan di Indonesia
45   2004 No. 22/Kpts/DJ-IV/2004 Pembentukan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan di Propinsi Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah
46   2005 No. SK.113/IV-PKH/2005 Pembentukan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan di Propinsi Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan
47 SK Dirjen Pengusahaan Hutan 1997 No.222/Kpts/IVBPH/1997 Petunjuk Teknis Penyiapan Lahan untuk Pembangunan Hutan Tanaman Industri tanpa Pembakaran
48 SK Dirjen Perkebunan 1995 No.38/KB.110/SK/Dj.Bun/05.95 Petunjuk Teknis Penyiapan Lahan untuk Perkebunan Tanpa Pembakaran
49 SK Bapedal 1995 No. Kep-135/1995 Organisasi dan Tata Kerja Bapedal
50   1995 No: Kep-136/1995   Organisasi dan Tata Kerja Bapedal Daerah
51   2001 No: Kep-25/2001 Organisasi dan Tata Kerja Bapedal
52 SK Sekretaris Bakornas PBP 2001 No. 1/2001 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat  Bakornas PBP 
53   2001 No. 2/2001 Pedoman Nasional Penanganan Bencana dan Pengungsi
54 Peraturan Daerah 1982 DATI I Sulawesi Selatan No.2 Tahun 1982 Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Hutan, Pengembalaan Ternak dalam Hutan Negara dan Pemungutan Hasil Hutan
55   1984 DATI I Kalimantan Selatan No.10 Tahun 1984 Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Hutan, Pengembalaan Ternak dalam Hutan Negara dan Pemungutan Hasil Hutan
56   1987 DATI I Sumatera Selatan No.2 Tahun 1987 Usaha Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Hutan dalam Daerah Propinsi Tingkat I Sumatera Selatan
57